Pada bulan September 2000, Pemerintah Indonesia bersama dengan 188 negara lainnya menandatangani perjanjian Pembangunan Milenium. Tujuan dan target MDGs pada hakikatnya sangat bersesuaian dengan tujuan negara ini didirikan. Hal tersebut tercantum pada UUD 1945 antara lain: mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan ikut menciptakan perdamaian dunia.

MDGs pada dasarnya merupakan hal yang universal. Oleh karena itu pemerintah pada berbagai jenjang baik pusat maupun daerah sebagai pemegang amanat negara harus memenuhinya. Mengembangkan perencanaan dan penganggaran pembangunan berperspektif MDGs berarti melakukan pembangunan yang lebih bermartabat/manusiawi.

Tujuan dan target MDGs dapat menjadi pedoman daerah dalam melaksanakan pembangunan. Misalnya, bagaimana mengatasi kemiskinan dan kelaparan, bagaimana pendidikan dasar bagi masyarakat menjadi sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya merespon kesetaraan gender demi tercapainya keadilan.